Apabila perusahaan terbukti tidak melaksanakan kewajiban CSR atau melakukan diskriminasi dalam rekrutmen, sanksi dapat berupa teguran administratif, pencabutan izin, hingga tuntutan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Warga Desa Pucuk berharap hasil konsultasi publik tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan ditindaklanjuti dengan komitmen nyata. Mereka menuntut transparansi CSR, pelibatan desa dalam pengambilan keputusan, serta prioritas tenaga kerja lokal dalam pengembangan industri PT EAVM ke depan.
Forum ini menjadi pengingat bahwa keberadaan industri harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada warga lokal menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. [NH]
