Menurut Luthfi, konsep “War Tiket Haji” yang menyerupai sistem perebutan tiket konser berpotensi menimbulkan kegaduhan dan ketidakadilan. “Ide seperti ini bisa membuka ruang bagi mereka yang berduit dan punya koneksi untuk lebih mudah mendapatkan tiket haji, sementara calon jamaah reguler harus menunggu hingga puluhan tahun,” tegasnya.
Dua Alasan Penolakan
Luthfi menilai gagasan tersebut berbahaya karena dua hal utama:
- Sejarah masalah haji dan umroh – Ia menyinggung berbagai kasus korupsi yang pernah menyeret sejumlah Menteri Agama serta skandal biro perjalanan seperti First Travel dan Abu Tours yang merugikan puluhan ribu jamaah tanpa solusi memadai dari pemerintah.
- Ketidakadilan sistem – War Tiket Haji dinilai menciptakan kompetisi tidak sehat, hanya menguntungkan pihak yang memiliki akses finansial dan jaringan kuat.
Sebagai pengacara ribuan korban kasus First Travel, Luthfi mendesak pemerintah fokus memperbaiki tata kelola haji dan umroh, mulai dari regulasi, kelembagaan, hingga pelayanan jamaah. “Keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan kesehatan jamaah harus menjadi prioritas, sejak keberangkatan hingga kepulangan,” ujarnya.
