Herinda menegaskan kesiapan pihak Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah menyebarluaskan “informasi hoaks dan fitnah” secara masif “melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar.”
Ia tidak merinci lebih jauh langkah hukum yang dimaksud dan siapa yang diduga telah menyebarluaskan informasi dugaan korupsi tersebut. Namun menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik sesaat.
Dahnil Bantah Prabowo Terima Suap dari Anggota Parlemen Eropa
Sementara itu terkait beredarnya video soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dikabarkan menerima uang suap dari politisi Yunani yang juga mantan anggota Parlemen Eropa, Eva Kaili, terkait pembelanjaan alat utama sistem senjata (alutsista), juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Simanjuntak juga membantah hal itu.
Pengamat: Tudingan terhadap Prabowo Lebih Terkait Politik
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISEES) Khairul Fahmi kepada VOA, Senin (12/2) mengatakan mengingat pembelian 12 pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 itu belum terealisasi, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi aksi suap. Ia juga menilai dokumen yang digunakan oleh laporan yang dirilis msn.com yang kini bahkan sudah tidak dapat diakses, mengindikasikan bahwa informasi itu tidak valid.
Secara terbuka Fahmi mengatakan tudingan tersebut lebih terkait politik. “Saya melihatnya begitu karena ada jeda yang begitu lama dari rencana pembelian kemudian rencana itu dikatakan tidak bisa dilanjutkan, kemudian jadi gorengan di debat pilpres kemarin. Lalu saat masa tenang muncul berita seperti itu, yang kemudian berita awalnya aja hilang sudah tidak bisa diakses lagi. Ini yang menurut saya juga aneh. Kita semua mengutip pemberitaan yang kemudian pemberitaannya hilang tidak ada lagi,” ujarnya.
Berita Hoaks?
