Keberadaan Desk Ketenagakerjaan, kata Kapolri, merupakan bagian dari upaya Polri untuk membantu menangani persoalan-persoalan industrial, termasuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai bentuk kejahatan maupun persoalan yang dapat berdampak terhadap kehidupan dan hak-hak buruh.
“Ini menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial,” jelasnya.
Kapolri berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat terus diperkuat dan menjadi mitra strategis bagi serikat pekerja dan buruh dalam memperjuangkan serta melindungi kepentingan pekerja.
Menutup sambutannya, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada elemen buruh yang sebelumnya berencana menyampaikan aspirasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, namun memilih mengurungkan rencana tersebut.
Kapolri menekankan bahwa kekuatan besar yang dimiliki kelompok buruh harus tetap diwujudkan melalui penyampaian aspirasi yang tertib dan bertanggung jawab.
“Tunjukkan bahwa walaupun rekan-rekan memiliki kekuatan besar, rekan-rekan mampu dan tertib,” pungkas Kapolri.
Pada kesempatan tersebut, Kapolri secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi serta mempersiapkan buruh Indonesia menghadapi perubahan ekonomi dan dunia kerja di masa mendatang. [Yud]
