Indonesia Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp30 Miliar untuk Palestina dan Sudan
Kedua pesawat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto ini rencananya akan tiba di Kairo dan Sudan pada 4 April 2024, dan dijadwalkan akan diterima oleh menteri kesehatan masing-masing negara.
Tekankan Dua Aspek
Retno menegaskan Indonesia sangat menekankan pada dua aspek dalam Palestina, yaitu diplomasi untuk perdamaian dan diplomasi yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Dengan diplomasi perdamaian, katanya, Indonesia akan senantiasa selalu aktif membantu perjuangan bangsa Palestina. Sementara di saat yang bersamaan, diplomasi kemanusiaan akan terus dijalankan.
“Diplomasi kemanusiaan pada saat negara atau pada saat kita melihat ada korban-korban, baik karena perang maupun karena bencana alam, maka Indonesia selalu mencoba untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia,” tuturnya.
Pengamat hubungan onternasional dari Universitas Padjajaran (Unpad) Rizky Ramadhan menilai pemberian bantuan kemanusiaan untuk Palestina merupakan salah satu hal yang konkret bagi Indonesia dalam membantu meringankan penderitaan Palestina.
Namun, di sisi lain Rizky melihat gencarnya bantuan Indonesia tersebut pada akhir-akhir ini juga diduga untuk meyakinkan negara-negara Arab atau dunia Islam bahwa Jakarta masih mempunyai komitmen yang kuat untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Pasalnya, banyak kabar yang menyatakan bahwa Israel berupaya keras agar bisa memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
“Karena ada persepsi dari beberapa negara Arab bahwa Indonesia sedang di-approach oleh Israel, jadi saya melihatnya bantuan ini agak gencar untuk meluruskan bahwa kita masih punya komitmen untuk Palestina dan so far saya melihatnya (bantuan ini) yang paling mungkin bisa kita lakukan secara real, selain di usaha di ICJ (Mahkamah Internasional -red) yang kemarin diinisiasi oleh Afrika Selatan,” ungkap Rizky.
Rizky menjelaskan, Indonesia telah menempuh berbagai jalur untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, yakni dengan bantuan kemanusiaan dan mengambil peran di ICJ serta berperan sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Ia berpandangan, keputusan Amerika Serikat (AS) untuk abstain dalam pemungutan suara DK PBB yang menghasilkan resolusi gencatan senjata baru-baru ini, dapat dianggap sebagai bagian dari upaya diplomasi informal yang diperjuangkan Indonesia.
