Menurutnya, menjelang pemiihan umum inilah politisi berupaya mencari dana untuk membiayai kegiatan politiknya dan mendulang suara.
PPATK Paparkan Transaksi-Transaksi Mencurigakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa kali menyampaikan temuan transaksi mencurigakan menjelang Pemilihan Umum 2024, misalnya transaksi mencapai Rp1 triliun dari kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota partai politik. Selain itu, 36,6 persen dana dari Proyek Strategis Nasional mengalir ke politisi dan aparatur sipil negara.
Temuan PPAT ini, ujar Kurnia, menunjukkan potensi korupsi serta pelanggaran sumber daya dan fasilitas negara saat pesta demokrasi ini.
Selain mendesak penuntasan perkara korusi, ICW juga mendesak KPK untuk fokus pada pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
ICW memprediksi gejolak internal di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan selesai karena Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin administrasi badan itu masih disibukkan dengan isu politik.
Konflik internal itu terutama terkait pemulangan Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Karoyot dan Brigadir Jenderal Endar Prinatoro ke Markas Besar Polri, yang diduga kuat berbalut isu politik penanganan kasus balapan Formula E yang dipaksakan.







