LAMONGAN | DN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan mengalami penghentian sementara. Sejak awal pekan ini, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan aktivitas dapur, sehingga ribuan pelajar di beberapa kecamatan tidak menerima paket makanan seperti biasanya.
Sekretaris Daerah Lamongan yang juga bertindak sebagai Pengawas Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat kabupaten, H. M. Nalikan, membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan, terdapat dua persoalan utama yang memicu terhentinya distribusi.
Menurut Nalikan, persoalan pertama berkaitan dengan keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Sedikitnya sekitar 20 SPPG belum menerima anggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan produksi makanan. Selain itu, sebagian dapur masih menghadapi kendala teknis terkait kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Untuk IPAL, sebagian besar sudah melakukan perbaikan sesuai standar. Saat ini hanya tersisa beberapa SPPG yang masih dalam tahap pembenahan, sementara lainnya telah kembali beroperasi,” jelasnya saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).
Dampak penghentian sementara ini turut dirasakan oleh sejumlah sekolah, salah satunya Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Meski demikian, pihak sekolah menyatakan telah menerima pemberitahuan lebih awal dari pengelola program.
Seorang guru di MAN 1 Lamongan mengatakan, pihak sekolah telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengimbau siswa membawa bekal dari rumah atau memanfaatkan kantin sekolah. Ia menambahkan, informasi yang diterima menyebutkan distribusi MBG direncanakan kembali berjalan keesokan harinya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) Kecamatan Turi, Arif F, menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan demi menjaga keberlangsungan operasional dapur di daerah. Instruksi dari pusat, kata dia, melarang penggunaan sistem utang maupun dana talangan jika anggaran belum tersedia.
“Seluruh dapur sebenarnya siap beroperasi. Begitu kepastian pencairan dana diterima, proses memasak akan langsung dilakukan agar distribusi bisa kembali normal,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari BGN pusat terkait detail penyebab keterlambatan anggaran. Kasus di Lamongan ini menjadi pengingat pentingnya kesiapan pendanaan dan infrastruktur sanitasi sebagai penopang keberlanjutan program strategis nasional di sektor pemenuhan gizi. [NH]
