NGAWI | DN – Menjelang agenda pengesahan warga baru Tingkat I Perguruan Silat IKS PI Kera Sakti Cabang Ngawi, Kepolisian Resor (Polres) Ngawi mengambil langkah proaktif dengan menggembleng sinergi lintas instansi demi mengawal kondusivitas wilayah.
Upaya penyamaan persepsi dan skema pengamanan tersebut dimantapkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Eksternal yang digelar di Gedung Bernadip Lantai 3 Polres Ngawi, Selasa (28/7/2026). Langkah ini menjadi krusial mengingat puncak acara pengesahan akan dipusatkan di Padepokan IKS PI Kera Sakti, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, pada Kamis (30/7/2026).
Pertemuan taktis ini melibatkan berbagai jajaran elemen terkait, mulai dari Kodim 0805/Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Subdenpom TNI AD. Selain unsur pemerintah dan TNI-Polri, pengurus IKS PI Kera Sakti Cabang Ngawi, Satgas IKS PI Kera Sakti, serta Satgas Kertonegoro juga turut duduk bersama merumuskan langkah antisipasi.
Fokus utama rakor meliputi pemetaan titik rawan, rekayasa dan pengaturan arus lalu lintas, kesiapan personel, hingga pola penanganan cepat antarsatuan di lapangan guna menjamin situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan terkendali.
Mewakili Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., Wakapolres Ngawi Kompol Rizki Santoso, S.I.K., menegaskan bahwa keterlibatan aktif seluruh elemen menjadi kunci keberhasilan pengamanan agenda berskala besar tersebut.
“Kami mengajak seluruh instansi terkait, panitia, pengurus perguruan silat, serta seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi yang baik menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan pengesahan warga baru berlangsung aman, tertib, lancar, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” tegas Kompol Rizki Santoso di sela-sela kegiatan.
Ia juga menyampaikan imbauan secara langsung kepada para peserta maupun simpatisan agar senantiasa menaati aturan yang telah disepakati bersama. Sikap saling menghormati antar-pengguna jalan dan masyarakat umum dinilai amat penting untuk mencegah terjadinya gesekan yang berpotensi merusak kondusivitas daerah.
Melalui konsolidasi ini, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki langkah dan komitmen yang seragam, sehingga pergerakan massa menuju lokasi pengesahan di Madiun dapat berjalan tertib tanpa memicu potensi gangguan kamtibmas. [Don]
