Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) memanfaatkan forum dan pertemuan investasi di Beijing, Shanghai dan Shenzhen untuk menjangkau investor. Pada Oktober, Presiden Jokowi mengatakan Beijing akan menjadi investor asing langsung terbesar di Indonesia dalam waktu dua tahun, melampaui Singapura.
China telah berinvestasi di sejumlah proyek kota pintar seperti IKN, di negara lain di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Filipina, Thailand, dan Myanmar, menurut studi Universitas Kentucky pada 2021.
Di Indonesia, investasi China biasanya mengalir ke proyek-proyek infrastruktur atau industri besar, seperti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung senilai $7,3 miliar, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Mentarang Induk (MIHEP), yang berafiliasi dengan perusahaan milik negara PowerChina, yang akan menyuplai listrik di wilayah ibu kota baru. Selain itu, China juga membenamkan investasi senilai $11,6 miliar di Pulau Rempang untuk Xinyi Glass, produsen kaca dan panel surya raksasa. Investasi China di Pulau Rempang tersebut masih kontroversial.
Perselisihan mengenai siapa pemilik tanah yang akan menjadi lokasi proyek Xinyi, masih belum terselesaikan.
Dalam wawancara via telepon dengan VOA Indonesia, Andry Satrio Nugroho, ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mewanti-wanti bahwa pemerintah harus bisa meyakinkan investor bahwa tidak ada sengketa tanah serupa yang terjadi di Nusantara.
Badan Otorita IKN mengatakan pemerintah berupaya untuk melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam proses pembebasan lahan dan pembangunan.
