“Survei ini sebagai tugas tambahan. Insha Allah tidak mengganggu pelayanan publik. Tugas utama tetap diselesaikan terlebih dahulu, dan tidak ada anggaran khusus dari APBD,” tegas Arif, Sabtu (28/03/2026).
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat, mengingat berbagai program dan anggaran besar telah digelontorkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala BPS Tuban, Wicaksono, menilai kegiatan verval yang dilakukan Pemkab Tuban merupakan hal wajar dan bentuk kepedulian pemerintah terhadap akurasi data kependudukan. Ia memastikan kegiatan tersebut tidak akan berbenturan dengan sensus ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung 15 Juni–15 Agustus 2026.
