TUBAN | DN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menanggapi serius data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan catatan BPS, angka kemiskinan di Tuban per Maret 2025 mencapai 14,13 persen atau sekitar 168,9 ribu jiwa. Angka tersebut menempatkan Tuban dalam lima besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Namun, Pemkab Tuban menilai data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Bupati Aditya Halindra Faridzky pun menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban, Arif Handoyo, menjelaskan bahwa kegiatan verval melibatkan seluruh ASN lintas profesi. Sejak 26 Maret hingga 20 April 2026, mereka menyisir rumah warga untuk mencatat identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga data anggota rumah tangga.
