Tujuan utama dari pemanfaatan BMN tersebut adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pemanfaatan BMN juga bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mendukung penyediaan infrastruktur, dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
“Proses ini memastikan pengelolaan aset negara yang efisien dan akuntabel,” ujar Kombes Pol Dirmanto.
Sementara itu, pelaporan dan pengawasan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) adalah proses krusial dalam pengelolaan aset negara yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan BMN dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Untuk proses ini melibatkan beberapa aspek dan diatur oleh kerangka hukum yang ketat di Indonesia,” terang Kombes Dirmanto.
Proses Pelaporan dan Pengawasan ini juga melibatkan tanggung jawab bersama antara Pengelola Barang (Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN) dan Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga).
