LAMONGAN | DN – Polemik transparansi pengelolaan Bank Daerah Lamongan (BDL) kembali menjadi perhatian publik. Hingga memasuki awal Mei 2026, desakan agar manajemen bank milik pemerintah daerah tersebut membuka ruang dialog dengan masyarakat belum juga membuahkan hasil.
Kekecewaan disampaikan oleh Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL). Organisasi masyarakat sipil itu menilai BDL tidak menunjukkan itikad baik, lantaran surat permohonan audiensi yang diajukan sejak Februari 2026 tak kunjung memperoleh jawaban resmi.
Upaya lanjutan dilakukan pada Senin sore, 4 Mei 2026. Perwakilan JAMAL kembali mendatangi kantor pusat BDL untuk meminta kejelasan. Namun, seperti kunjungan sebelumnya, pihak bank hanya diwakili Kepala Bagian Umum. Tidak ada kehadiran Direktur Utama maupun jajaran direksi untuk memberikan penjelasan langsung.
“Kami sudah berulang kali datang dan menunggu kepastian. Ini setidaknya kunjungan keempat, tetapi pimpinan tertinggi BDL selalu tidak berada di tempat atau tidak bersedia menemui kami,” ujar koordinator lapangan JAMAL kepada MDN.
Menurut JAMAL, sikap tersebut mencerminkan minimnya komitmen manajemen bank terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Mereka juga menyesalkan alasan perlindungan data nasabah yang kerap disampaikan sebagai dasar penundaan audiensi.
“Sejak awal kami tegaskan, audiensi ini bukan untuk meminta data pribadi nasabah. Isu yang kami dorong adalah persoalan tata kelola dan tanggung jawab institusi,” tegasnya.
JAMAL menyebut, agenda utama yang ingin dibahas adalah penanganan kredit bermasalah di internal BDL. Sebagai lembaga keuangan yang sebagian modalnya bersumber dari kekayaan daerah, BDL dinilai berkewajiban memberikan penjelasan terbuka terkait strategi penyelesaian kredit macet agar tidak merugikan keuangan daerah.
Ketertutupan manajemen justru memicu spekulasi di tengah masyarakat. JAMAL menilai, semakin lama audiensi ditunda, semakin besar pula pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bank daerah tersebut.
Sampai berita ini dipublikasikan, MDN belum menerima keterangan resmi dari jajaran direksi BDL terkait kepastian jadwal audiensi. JAMAL menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terwujud dialog terbuka yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. [AT]
