“Kami tidak pernah mundur memperjuangkan keprihatinan kami akan isu HAM, hak-hak sipil dan nilai-nilai institusi demokrasi; dan Presiden (Biden) sama sekali tidak akan berhenti menyampaikan keprihatinan kami,” urainya.
“Menurut saya, ke depan dengan rekam jejak yang bersangkutan, Prabowo Subianto, jika benar nanti terpilih menjadi presiden, tentu saja ini bukan hanya menjadi preseden buruk dalam konteks penyelesaian kasus kejahatan negara di masa lalu, tapi juga ini akan berdampak pada situasi penegakan HAM Indonesia ke depan,” jelas Gufron.
Ini bukan pertama kalinya Amerika mengesampingkan prinsip HAM untuk kepentingan geostrategis. Tahun lalu, Joe Biden menyambut dengan mewah Perdana Menteri India Narendra Modi ke Gedung Putih dalam sebuah kunjungan kenegaraan resmi. Modi merupakan sosok Hindu-Nasionalis yang dikenal kerap menindak kelompok oposisi dan memberangus kebebasan pers. Rivalitas dengan China mendorong Amerika mengambil kebijakan ini.
Melalui lensa tersebut, Indonesia juga menjadi negara yang dianggap strategis oleh Amerika, khususnya untuk mewujudkan visi AS tentang Indo-Pasifik yang aman, dengan meredam pengaruh China di kawasan.
Selain itu, Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, juga berniat melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi. Anreyka Natalegawa menilai hal-hal ini bakal meminimalisir ‘kejutan’ yang mungkin dihadapi Washington di kemudian hari.
“Mengingat kesinambungan antara pemerintahan Jokowi saat ini dengan apa yang akan menjadi pemerintahan Prabowo ke depan, saya rasa Washington setidaknya merasakan suatu kemudahan untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru yang akan datang,” tukasnya. [Red]#VOA
