Dalam orasinya, ARSAK menyoroti krisis kepemimpinan dan lemahnya transparansi hukum di Kabupaten Sidoarjo. Mereka menilai tata kelola pemerintahan semakin memburuk, ditandai dengan proyek publik yang molor, infrastruktur rusak, serta layanan dasar yang tidak maksimal.
“Sidoarjo sedang mengalami krisis arah pembangunan. Janji-janji politik hanya jadi slogan, sementara rakyat menghadapi banjir, jalan rusak, dan pelayanan publik yang setengah hati,” tegas Huzein, orator ARSAK.
ARSAK juga mengkritisi masterplan penanganan banjir yang semula dijanjikan rampung di awal periode pemerintahan, namun kini ditarget ulang hingga 2026. Mereka menyebut hal ini sebagai bukti lemahnya perencanaan dan komitmen pemerintah daerah.
Situasi diperparah dengan konflik internal antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai berdampak pada stagnasi kebijakan. ARSAK menilai hal ini turut berkontribusi pada mandeknya pembangunan dan hilangnya kepercayaan publik.
