Puryaji, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Ngasem, menyebutkan bahwa alokasi awal memang menurun. Namun ia optimistis pemerintah akan menambah kuota jika kondisi lapangan membutuhkan.
“Biasanya realokasi dilakukan di musim tanam kedua. Kami yakin pemerintah tetap berpihak pada petani,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar pupuk subsidi tidak salah sasaran.
Akademisi pertanian Awaludin Ridwan menilai penurunan alokasi pupuk subsidi harus menjadi momentum bagi petani untuk tidak bergantung sepenuhnya pada pupuk kimia.
“Petani perlu dilatih membuat pupuk organik padat maupun cair secara mandiri. Dengan begitu, ketergantungan pada pupuk non-organik bisa berkurang,” jelasnya.
Untuk jangka pendek, ia mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait menyediakan bantuan pupuk yang mudah dijangkau petani, termasuk melalui APBD.
“Subsidi pupuk lewat APBD bisa menjadi solusi tanpa harus menunggu realokasi,” tambahnya.
Diketahui, alokasi pupuk subsidi 2026 di Bojonegoro hanya 70 persen dari pengajuan melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Dari pengajuan 185.622,4 ton, yang disetujui hanya 130.177 ton untuk empat jenis pupuk: urea, NPK, organik, dan ZA.
