Senada dengan Antariksa, Fransiska Elizabeth, melihat pola algoritma serupa pada Instagram.
“Ketika Instagram ini sudah mengarah ke sesuatu, menjurus ke paslon tertentu, aku biasanya memaksakan diri untuk mencari informasi tentang paslon lain. Itu sesuatu yang sebenarnya sulit kan buat kita. Kita sulit mendengarkan kebenaran orang lain, ketika kita sudah punya kebenaran (sendiri),” ujarnya.
Di sisi lain, Nuurrianti menyoroti adanya ketimpangan literasi digital antarmasyarakat di Indonesia. “Kita juga harus memikirkan bahwa di beberapa daerah, literasi digital masyarakat tidak semuanya tinggi,” kata Nuurrianti.
Di samping narasi negatif, tambahnya, masyarakat dengan literasi digital yang kurang memadai juga bisa terpapar dan terpengaruh konten-konten palsu buatan teknologi kecerdasan buatan (AI). Ia mencontohkan beredarnya video deepfake mantan presiden Soeharto yang “bangkit lagi” untuk menyerukan pencoblosan tanggal 14 Februari.
“Hanyut” dalam Algoritma, Apa Solusinya?
Untuk menghindari perangkap algoritma, Nuurrianti menjabarkan sejumlah saran kepada pengguna, diantaranya diversifikasi opsi, alias meragamkan konten-konten video yang dikonsumsi serta platform digital yang digunakan, cek ulang fakta yang disodorkan di media sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda opini untuk dapat membuat informed decision, atau keputusan berbasis informasi yang mereka terima.
Menanggapi pertanyaan VOA soal kontribusi platformnya dalam menjaga integritas pemilu, TikTok menjelaskan bahwa di Indonesia, pihaknya telah meluncurkan Pusat Panduan Pemilu, serta menjalin kerja sama dengan pemeriksa fakta dari agensi media AFP dan organisasi-organisasi lokal, seperti Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), untuk melaporkan konten-konten yang melanggar panduan komunitas.
Meski demikian, dilansir dari unggahan blognya, Instagram milik Meta pada Jumat lalu (9/2), mengumumkan perluasan kebijakan ‘Reels’ untuk membatasi konten politik dari akun-akun yang tidak diikuti. Namun, tidak dijelaskan dengan rinci apakah kebijakan tersebut telah diberlakukan di Indonesia selama menjelang pemilu ini.
Terlepas dari potensi pusaran algoritma, Enda menekankan bahwa keputusan akhir soal apakah konten yang direkomendasikan disukai atau tidak, kembali lagi ke tangan penggunanya. [Red]#VOA
