BALI | DN – Perkembangan teknologi digital yang kian masif turut mengubah lanskap kejahatan terhadap perempuan dan anak menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini disoroti oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan saat menjadi pembicara dalam The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Selasa (22/9/2026).
Di hadapan para Polwan dari berbagai penjuru dunia, Veronica menekankan bahwa tantangan penegakan hukum modern hari ini tidak lagi bersifat lokal. Kejahatan berbasis online kini mampu melintasi batas negara hanya dalam hitungan detik, yang menuntut respons penegak hukum yang sama cepat dan terintegrasinya.
“Saya melihat sekelompok kekuatan perempuan sebagai Polwan penegak hukum yang menghadapi masalah dan tantangan yang sama, serta tidak dibatasi oleh ruang,” ujar Veronica di sela-sela forum internasional tersebut.
Menyikapi kompleksitas tersebut, Kementerian PPPA mendorong perombakan paradigma pelayanan korban. Veronica dengan tegas menyatakan agar birokrasi penanganan kasus tidak lagi membebani korban dengan keharusan melapor ke berbagai institusi secara terpisah. Ia mendesak agar sistem perlindungan bertransformasi menjadi layanan satu pintu yang berperspektif korban.
“Jangan biarkan korban itu datang ke setiap meja atau institusi, tapi bagaimana kita membuat ruang aman dan berperspektif supaya korban dilayani satu pintu,” tegasnya.
Langkah strategis ini turut diselaraskan dengan penguatan kerja sama domestik bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk melalui pengembangan Direktorat PPA-PPO. Kolaborasi holistik ini dinilai krusial untuk memastikan proses perlindungan hingga pemulihan psikologis korban berjalan efektif tanpa hambatan birokratis.
Komitmen tersebut disambut baik oleh Markas Besar Polri. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa pihaknya siap memperkuat jejaring internasional sekaligus mengoptimalkan pelayanan domestik yang responsif terhadap tren kejahatan lintas batas.
“Polri menyambut positif penguatan kolaborasi ini. Tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks dan tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan pelayanan yang cepat, humanis, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan korban,” pungkas Trunoyudo. [Yud]
