SIDOARJO | DN – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tancap gas demi merealisasikan proyek Flyover Gedangan guna mengurai kemacetan kronis di kawasan tersebut. Tak tanggung-tanggung, anggaran jumbo sebesar Rp 400 miliar telah disiagakan khusus untuk memastikan proses ganti rugi lahan warga berjalan tanpa hambatan.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek strategis ini telah rampung 100 persen. Kini, pemerintah daerah fokus menyelesaikan kendala administrasi di 16 bidang tanah yang tersisa agar tahapan penilaian harga (appraisal) bisa dimulai sesuai jadwal.
“Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses appraisal sudah bisa dimulai pada Agustus nanti,” ujar Subandi seusai memimpin rapat koordinasi di Ruang Delta Wicaksana, Sidoarjo, Kamis (16/7/2026).
Untuk memuluskan langkah ini, Pemkab Sidoarjo mengucurkan dana secara bertahap, yakni Rp 200 miliar dari APBD 2026 dan tambahan Rp 200 miliar pada APBD 2027. Selain sokongan dana yang kuat, Pemkab juga telah membentuk Tim Pengadaan Tanah khusus yang berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim penilai, serta konsultan hukum.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Muhammad Makhmud, meluruskan bahwa 16 bidang tanah yang belum tuntas tersebut bukan karena sengketa hukum, melainkan murni kendala administratif.
“Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu, ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang, sehingga dokumen kesepakatannya belum lengkap,” ungkap Makhmud.
Untuk mengatasi hal tersebut, dinas terkait bersama perangkat desa setempat kini bergerak aktif melakukan pelacakan dan komunikasi intensif demi menemui para pemilik lahan yang berada di luar daerah.
Bupati Subandi pun menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperketat secara berkala demi mengejar target yang sudah ditentukan.
“Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan,” pungkasnya. [SWD]
