Program Makan Siang dan Susu Gratis Masuk Pembahasan RAPBN 2025
“Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu, sudah diperhitungkan, dan Bappenas yang menyusun itu,” tambahnya.
Meski begitu, Suharso mengatakan detail Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait program tersebut akan muncul setelah ada hasil resmi total pemungutan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan, mengapa? Agar benar-benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program ikonik dari presiden terpilih,” jelasnya.
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan sebaiknya pembahasan dan penyesuaian APBN terhadap program unggulan Prabowo-Gibran tersebut dilaksanakan setelah sudah ada hasil resmi dan ditetapkan oleh KPU.
“Yang jelas penyesuaian APBN itu semestinya menunggu hasil official dari hasil pemilu. Setelah hasil perhitungan selesai, kalau tidak ada gejolak, gugatan, itu baru ada penyesuaian pada APBN. Tidak perlu buru-buru. Kenapa harus buru-buru? Jadi kalau memang tidak bisa di 2025, ya setelahnya. Jadi pas proses hukum selesai. Jadi legitimasinya sudah clear dulu,” ungkap Faisal.
