“Indonesia sebenarnya telah mulai mengembangkan kebijakan pasar karbon internasional dengan memperkenalkan perjanjian bilateral dengan beberapa negara mitra, salah satunya adalah Norwegia,” jelas Wahyu.
Wahyu menambahkan bahwa penguatan integritas pasar karbon menjadi prioritas nasional, terutama dalam mendorong pemahaman lintas sektor, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas tata kelola. Ia menegaskan bahwa aspek teknologi, transparansi, dan akuntabilitas pasar menjadi faktor kunci untuk memastikan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan karbon global.
Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem karbon yang kuat, untuk itu PLN siap menjadi katalisator pasar karbon.
Pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan 52,9 GW energi terbarukan termasuk _baseload, variable energy, dan energy storage system_.
