“Kebijakan yang menyangkut profesi wartawan tidak boleh diputuskan secara tertutup. Harus ada partisipasi luas agar regulasi benar-benar adil,” ujar salah satu koordinator komunitas wartawan lokal.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pertemuan dengan IJTI hanyalah tahap awal untuk menjaring aspirasi. Pihak eksekutif menyatakan tetap terbuka terhadap masukan dari organisasi profesi lain demi menghasilkan regulasi yang komprehensif.
