“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Bali merupakan penopang utama ekonomi dan pariwisata. Mengingat statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional, kami memerlukan pendampingan hukum yang akuntabel. Sinergi dengan Kejati Bali adalah kunci untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Hendro.
Audiensi ini memfokuskan pada pembahasan isu-isu strategis, termasuk bantuan hukum (Litigasi maupun Non-Litigasi), pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mempercepat solusi atas kendala di lapangan yang berkaitan dengan regulasi dan aset negara.
