Pengamat: PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Tidak Berdampak Signifikan terhadap Penerimaan Negara

  • Whatsapp
FILE - Toko yang menjual sepatu dan tas mewah di pusat perbelanjaan di Jakarta, 29 Februari 2012. (Enny Nuraheni/REUTERS)

Diwawancara secara terpisah, Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai kebijakan ini muncul karena pemerintah terdesak untuk mencari berbagai sumber pendapatan agar program-program pemerintah di tahun depan terutama program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan baik.

“Latar belakang dari pemerintah kenapa sangat ingin menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun depan karena kebutuhan pendanaan dan (target) penerimaan pajak di tahun 2025 memang sangat besar kalau kita bandingkan dengan dua tahun terakhir. Kalau kita lihat dari outlook pemerintah saja, kemarin di nota APBN 2025 itu menginginkan setidaknya tahun ini peningkatan penerimaan negara lima persen,” ungkap Andri.

Bacaan Lainnya
IlustrasI - Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen khusus untuk barang mewah dilakukan semata-sama hanya untuk melindungi rakyat kecil.(Fred Prouser/REUTERS)
IlustrasI – Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen khusus untuk barang mewah dilakukan semata-sama hanya untuk melindungi rakyat kecil.(Fred Prouser/REUTERS)

Berbeda dengan Fajry, Andri menilai orang kaya tidak akan merasa terlalu terdampak oleh kenaikan PPN tersebut karena tidak sebanding dengan pendapatan mereka yang sangat tinggi.

“Secara prinsip PPN ini adalah regresif, secara realita (dampaknya) lebih berat terhadap mereka yang penerimaannya pas-pasan dibandingkan dengan masyarakat yang berpendapatan tinggi karena kalau kita bandingkan misalnya mereka yang pendapatannya ratusan juta, tapi konsumsinya tidak sampai ratusan juta, sehingga kalau kita bandingkan secara realatif bagi orang kaya atau orang yang pendapatannya sangat tinggi ini kenaikan PPN ini hampir tidak ada rasanya bagi mereka, tetapi bagi mereka yang pendapatannya pas-pasan itu sangat terasa,” jelasnya.

“Itulah kenapa saya bilang kenaikan PPN ini mau dibuat bagaimana pun pasti akan tetap akan terasa bagi kelas menengah dan kelas bawah,” tambahnya.

Maka dari itu, menurutnya, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak dan merealisasikan prinsip pajak yang berkeadilan, pemerintah bisa meningkatkan pajak penghasilan (PPH) 21 atau PPH badan.

“Itu perlu pembangunan ekonomi dalam jangka panjang sehingga para pekerja, kelas menengah pendapatannya meningkat, sehingga penerimaan pajak dari PPH 21 meningkat, itu yang secara natural bisa terjadi. Jadi penerimaan pajak yang meningkat itu didasarkan oleh ekonomi dan pendapatan masyarakat kita yang meningkat secara natural oleh adanya pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *