Kuntadi mengatakan sejak kebijakan RJ itu diambil, ribuan perkara seperti kasus Nenek Minah dan Kakek Samirin dihentikannya. Oleh karenanya ia melihat ada ribuan perkara seperti itu yang tidak pantas diselesaikan dipersidangan. Masyarakat sendiri menyambut baik penyelesaian perkara lewat RJ. Menurutnya RJ sebagai sebuah solusi dan trobosan yang mengedepankan pemulihan pada keadaan sebelumnya.
“Kebijakan ini (RJ) tidak akan pernah berjalan dengan baik apabila kami berjalan sendirian karena kebijakan Restorative Justice ini tidak kita terapkan untuk semua perkara, tetapi hanya perkara-perkara tertentu yang lebih kepada isu-isu yang dlatarbelakangi kondisi sosial dari keluarga kita atau saudara-saudara kita yang rentan berhadapan dengan hukum,”ucapnya.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyelesaian perkara diluar pengadilan melahirkan sejarah baru bagi proses perlindungan hukum untuk masyarakat. Oleh karenanya ia meminta seluruh daerah di Jawa Timur dapat menindak lanjuti kebijakan RJ didaerahnya. Menurutnya efektifitas RJ tergantung dukungan kepala daerah.
