Investor asing yang saat ini menyatakan berminat untuk terlibat dalam pembangunan IKN khususnya untuk hunian, kata Agung, ada tiga negara melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Bandan Usaha (KPBU).
“Hunian itu, KPBU yang ikut perusahaan-perusahaan dari negara, pertama tetap Indonesia yang paling banyak, tapi kemudian juga ada dari China, dari China walaupun satu tapi ini minat jumlah (membangun) huniannya paling banyak, mereka berminat membangun 60 tower,” katanya.
Kemudian. lanjut dia, juga terdapat dua perusahaan asal Malaysia.
“Jadi totalnya untuk KPBU hunian, untuk membangun hunian bagi ASN, saat ini kita hitung dari proses yang sudah berjalan ini totalnya, besarnya sekitar Rp55 Triliun, ini untuk membangun. Jadi, ketika nanti seleksi selesai dan sudah di-groudbreaking, maka paling tidak 55 Triliun ini yang akan mulai terwujud,” paparnya.
Tidak hanya hunian, Agung menyebut sudah ada negara-negara asing yang akan mengambil bagian dalam pembangunan technology smart city di IKN, yang menyangkut sistem perkotaan, layanan pemerintah, akses dan mobilitas, keselamatan dan keamanan, lingkungan dan keberlanjutan, serta kelayakan hidup dan kehidupan perkotaan.
“Smart city peminatnya juga banyak, negara-negaranya, kalau boleh ditanya lima, disitu ada Korea, ada Amerika Serikat, ada China, ada Prancis, kemudian ada Finlandia, itu contohnya. Dan mengenai besarnya (investasi) nanti akan sangat tergantung, karena sektornya cukup banyak smart city,” katanya.
Tidak Dapat Dibebankan ke APBN
Sementara, Guru besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Prof. Liliana Inggrit Wijaya, mengatakan besarnya anggaran pembangunan IKN tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada APBN, sehingga diperlukan investor yang turut membiayai proyek pembangunan ini.
