Menkeu: Program Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk RAPBN 2025

  • Whatsapp
FILE - Simulasi Makan Siang Gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang. (Sumber: ekon.go.id)

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati program unggulan Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara bertahap.

JAKARTA | DN – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan tersebut diperoleh setelah pemerintah dan Prabowo Subianto melakukan rapat untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan membicarakan program makan bergizi gratis. Hasilnya, Rp71 triliun akan dialokasikan dari RAPBN 2025 untuk program unggulan Prabowo-Gibran ini.

Bacaan Lainnya

“Kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih Bapak Prabowo dan tim-nya. Ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana (program) makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap, dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ungkap Sri dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Senin (24/6).

Lebih jauh, Menkeu Sri mengungkapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis ini untuk sementara waktu akan masuk ke pos cadangan bendahara umum negara (BUN) karena belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.

“Untuk desain program, penjelasannya, dan bagaimana eksekusinya itu tim dari tempat Pak Prabowo menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum masuk postur? Ya kita cadangkan, bisa saja di dalam BUN,” jelasnya.

Lebih jauh, mantan managing director World Bank ini menegaskan bahwa di dalam penyusunan RAPBN 2025 di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dengan tim transisi dari Prabowo-Gibran, semuanya dilakukan dengan mengikuti siklus APBN sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU Keuangan Negara. Dan menkeu menjamin bahwa semuanya akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk kemudian mendapatkan persetujuan UU APBN.

“APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainable dan sehat karena ini instrumen penting yang akan menjadi andalan bagi pemerintah baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang. Dan selama ini komunikasi kami berjalan dengan baik untuk tetap memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent, hati-hati , sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menkeu juga menyatakan bahwa Prabowo telah sepakat agar defisit APBN akan tetap dijaga di bawah tiga persen.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *