PPP selaku pemohon mendalilkan bahwa Termohon secara tiba-tiba tanpa dasar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Arawa, padahal kebijakan yang diambil Termohon tersebut didasarkan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024.
Terkait putusan sela di atas, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Dr. Mehbob, SH., MH., selaku Kuasa Hukum partai Demokrat sebagai Pihak Terkait (PT) menjelaskan, bahwa putusan sela Majelis Hakim yang menggugurkan Permohonan PPP sudah tepat dan berdasar hukum sebab memang sedari awal argumentasi Pemohon tidak jelas (obscuur libel).
”Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Arawa didasarkan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024, Perihal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima pada pada hari kamis 15 Februari 2024, yang pada pokoknya berisi Bawaslu Kabupaten Sidrap merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sidrap untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Kelurahan Arawa,” kata Mehbob dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/05/2024).
Senada dengan hal itu, kuasa hukum lainnya, yaitu Dr. Muhajir, SH., MH., menerangkan, pihaknya mengapresiasi ketegasan dan keobjektifan Majelis Hakim karena Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Kelurahan Arawa pada dasarnya disebabkan adanya kejanggalan di dalam proses pencoblosan sehingga perlu diulang supaya hasilnya adil.
