Disrupsi Global, Kebijakan Trump
Menkeu Sri juga menyinggung situasi global yang diliputi ketidakpastian terutama pengaruh kebijakan Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat presiden untuk yang kedua kali. “Semenjak Presiden Trump dilantik hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order Presiden Trump yang terus menerus menimbulkan gejolak sehingga gejolak ini dirasakan oleh seluruh dunia,” tuturnya.
Gejolak atau dinamika ini, kata Sri, tercermin dalam pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp16.340 per USD hingga akhir Februari. Gejolak juga tampak pada pergerakan yield (keuntungan yang didapat dari) surat berharga negara hingga harga minyak. “Yield surat berharga negara sama seperti yang terjadi dengan disrupsi akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump 2.0 dan juga ada interaksi, reaksi dari negara-negara blok besar, entah itu Kanada, Eropa, RRT, Meksiko, telah menimbulkan suatu dinamika atau gejolak volatilitas di nilai tukar dan yield di semua negara,” jelasnya.
Ia juga menambahkan pertumbuhan ekonomi tanah air pada tahun 2024 yang cenderung stagnan pada level lima persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut masih merupakan suatu prestasi tersendiri di tengah kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai ketidakpastian dari segala sisi.
“Pertumbuhan ekonomi 2024 pada seluruh tahun dicapai dengan pertumbuhan 5,03 persen. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tingkat yang tidak mudah bagi semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level di atas lima persen, di mana kondisi perekonomian global disrupsinya sungguh luar biasa,” katanya.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengatakan defisit APBN yang terjadi pada awal tahun setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, katanya, karena penerimaan negara yang terkontraksi sekitar 20 persen. Bahkan penerimaan negara dari sisi perpajakan saja terkoreksi hingga 40 persen. Kedua, dari faktor penyesuaian tarif PPN pada detik-detik terakhir tahun lalu yang ikut mempengaruhi proses restitusi pajak. Selanjutnya, dan yang tidak kalah penting, kata Yusuf, adalah sistem administrasi perpajakan yang dinilai belum siap.
