Lebih Sedikit, Jumlah Parpol yang Lolos ke DPR

  • Whatsapp
FILE - Komisioner dan pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri rapat hari terakhir penghitungan hasil pemilu Februari 2024 di kantor KPU Jakarta, 20 Maret 2024. (Yasuyoshi CHIBA/AFP)

Menurutnya, Prabowo perlu membentuk koalisi, dan akan menemui kesulitan jika PDIP berada di luar pemerintahan. Dia menilai Prabowo juga bisa menjadi sandera dari partai-partai politik dalam koalisinya. PDIP hingga kini belum menyatakan secara tegas sikapnya apakah akan menjadi oposisi atau tidak.

“Ini soal kemampuan Prabowo nanti mengelola pemerintahannya. Kalaupun dia didukung oleh banyak partai, tidak dengan sendirinya akan efisien, tidak dengan sendirinya akan berjalan dengan langkah yang tepat. Belum tentu,” ujarnya.

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jika PDIP memutuskan menjadi oposisi, lanjutnya, secara tradisi oposisi PDIP kuat.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berharap PDIP sebagai pemenang Pileg dapat menjadi oposisi dan tidak bergabung dengan koalisi presiden terpilih. PDIP tambahnya harus konsisten dengan sikapnya selama ini dimana ketika kalah pada pemilih presiden maka partai tersebut akan menjadi oposisi, seperti yang terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.

“Namun ada kekhawatiran karena sejarah masa lalu hubungan ibu Megawati dengan pak Prabowo. Mereka pernah jadi capres dancawapres. Bisa aja hubungan seperti itu mempengaruhi sikap dan keputusan PDIP untuk bergabung dalam pemerintah. Kalau PDIP bergabung, harapan kita untuk mekanisme check and balance akan sirna,” ujarnya.

Menjadi oposisi atau penyeimbang, menurut Lili, merupakan keniscayaan dalam demokrasi. Pilihan itu juga merupakan pilihan terhormat dan baik dalam pembangunan demokrasi karena setiap kebijakan pemerintah akan diuji oleh pendapat dan perspektif berbeda.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meminta publik menunggu format, struktur, dan posisi partai pemerintah dan partai yang berada di luar pemerintah setidaknya sampai awal pembentukan kabinet Oktober mendatang. Pasalnya, kata Viva Yoga, tidak menutup kemungkinan anggota Koalisi Indonesia Maju akan bertambah dari partai lain.
Dia tidak setuju dengan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintah yang besar bisa mengerus fungsi pengawasan DPR. Sebab, fungsi kontrol bukan hanya di luar pemerintahan tapi juga di partai pendukung pemerintah di DPR. [Red]#VOA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *