Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak laporan dari Migrant Care karena ada unsur materil yang tidak terpenuhi. Namun menolak merinci unsur materil yang dimaksud.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan kekacauan data pemilih membuktikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempunyai satu standar baku penetapan data DPT luar negeri di masing-masing kota atau negara.
“Problemnya juga kita punya angka yang tidak pasti untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi hanya tuhan yang tahu angka pastinya,”katanya.
Wahyu mengatakan kesalahan pada DPT, khususnya DPTLN, sekaligus membuka ruang selebar-lebarnya bagi potensi terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu lainnya. [Red]#VOA
