“Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN (Badan Intelijen Negara) harus netral, dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU(Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur dan adil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia,” katanya.
“Jadi, tidak berkampanye sudah bagus berarti presiden akan berdiri di semua kandidat. Tetapi bukan hanya sekedar itu saja. Harus juga bertindak untuk tidak melakukan mobilisasi terhadap aparatur negara, ASN, pejabat negara dan lain sebagainya, dan jangan ada kemudian pembagian bansos, dan ada pesan-pesan untuk memenangkan pasangan tertentu. Itu yang lebih penting,” ungkap Lili.
Meski Jokowi tidak mendeklarasikan dukungan kepada paslon tertentu dan tidak ikut berkampanye, menurut Lili, berdasarkan simbolik atau kode, publik sudah mengetahui kepada siapa dukungan Jokowi akan diberikan. Ia nilai hal tersebut sebagai pelanggaran etika.
Menurutnya, Jokowi harus mendeklarasikan kepada publik bahwa seorang presiden benar-benar netral dalam pemilu kali ini.
“Harus melakukan deklarasi bahwa saya betul-betul tidak berpihak atau netral dan ucapan itu juga diikuti dengan tidak melakukan mobilisasi untuk memenangkan pasangan tertentu. Persoalan dan protes-protes yang dilakukan para guru besar dan akademisi itu karena presiden tidak netral,” tambahnya.
“Kenapa? Karena dengan Pak Jokowi memberikan kode simbolik seperti makan bakso dan makan malam dengan Pak Prabowo, itu lebih memberikan pengaruh karena ruang keberpihakannya tidak ada, karena tidak ada deklarasi, itu akan dikira pertemuan menteri dengan presiden. Karena meskipun secara aturan boleh berkampanye tapi akan banyak narasi etik yang berkembang,” ungkap Arifki.
