Jokowi Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun 2024

  • Whatsapp
FILE - Presiden Joko Widodo menuju lokasi peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Kamis, 23 November 2023. (Twitter/@jokowi)
FILE - Presiden Joko Widodo meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat, 24 Nov 2023.(Twitter/@jokowi)
FILE – Presiden Joko Widodo meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat, 24 Nov 2023.(Twitter/@jokowi)

Pemerintah telah merampungkan 37 PSN yang nilainya mencapai Rp475,4 triliun pada tahun 2023 lalu. Ini mencakup 7 bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 sektor perkeretaapian, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 pos lintas batas negara, dan 2 ketenagalistrikan.

“Dengan penambahan penyelesaian tersebut, maka secara keseluruhan total PSN yang telah diselesaikan sejak tahun 2016 hingga 2023 menjadi 190 PSN, dengan nilai investasi sebesar Rp1.515,4 triliun, dan diperkirakan telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta,” papar Wahyu.

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto mengatakan, pemerintah juga memutuskan untuk mencoret 12 proyek dari daftar PSN berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN. “Terkait 12 PSN yang dikeluarkan dari daftar PSN berdasarkan Permenko Nomor 8 Tahun 2023 kemarin memang ada 12 PSN yang dikeluarkan,” ungkap Suroto.

Keputusan ini diambuil berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian teknis, yang salah satunya menyatakan proyek ini diperkirakan belum akan dimulai hingga semester kedua 2024. Proyek tersebut mungkin akan tetap dikerjakan, tetapi tidak mendapat fasilitas PSN. Salah satu dari 12 proyek yang dicoret dari daftar PSN itu adalah proyek kereta sepi cepat Jakarta-Surabaya.

Perlu Evaluasi Lebih Lanjut

Ekonom Indef Nailul Huda menilai keberlanjutan proyek-proyek ini akan sangat tergantung pada alokasi anggaran, dan tentunya siapa presiden yang akan terpilih kelak.

Mengingat mayoritas anggaran berasal dari APBN maka keberlanjutan proyek-proyek ini akan sangat bergantung pada ruang fiskal yang ada; terlebih karena Presiden Jokowi telah menginstruksikan pembekuan anggaran kementrian/lembaga agar dapat dialihkan untuk bantuan sosial dan bantuan pupuk bersubsidi.