Ia menilai pemilu pada tahun 1971 lalu sebagai pemilu yang penuh dengan kecurangan yang bersifat masif oleh ABRI. Sementara pada pemilu 2009, ada yang menggunakan bansos untuk kepentingan electoral.
Hasto mengklaim ada 54 persen kepala daerah dari partainya yang ditekan menjelang pemilu.
“Itu digencet semuanya caranya bagaimana kepala dinasnya dipanggil dulu yang kontra dengan kepala daerah. Kemudian dilakukan pemetaan atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi kepala daerah lalu terjadi kan sebagai instrumen untuk menekan,” ungkap Hasto.
Ia juga menyebut serangan yang dilancarkan terhadap capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo ketika ingin mengajukan hak angket terkait pemilu 2024. Ganjar justru dilaporkan ke KPK oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dengan tuduhan gratifikasi dari BPD Jateng.
Meski begitu, kata Hasto, PDI Perjuangan memiliki opsi untuk melakukan perlawanan secara terstruktur.
“Maka perpaduan (pemilu) 1971 sama 2009 ini harus dilawan secara terukur. Jadi kami opsinya adalah melakukan suatu perlawanan secara terukur. Bagaimana perlawanan secara terukur itu? Kita melihat reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum. Ada yang melaporkan ke KPK. Itu setrum-setruman ini banyak sekali,” jelasnya.
“Media sudah mulai disetrum. Tempo, Kompas, Media Indonesia. Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural,” pungkasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan secara resmi pemenang pemilu 2024 ini setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang diperkirakan baru akan selesai sekitar tanggal 20 Maret. [Red]#VOA
