“Kemitraan harus dilandasi kontrak kerja yang sah, seperti jasa publikasi atau program bersama. Bukan sekadar pemberian tanpa kejelasan. Jika kita menerima tanpa dasar pekerjaan, itu akan merusak martabat organisasi,” tegasnya.
Di sisi lain, pengurus DPP PJI, Budi, menilai capaian PJI Lamongan dalam membangun citra organisasi yang kredibel patut menjadi contoh bagi daerah lain. Ia menyebut prinsip satu komando sebagai kunci utama dalam menjaga kekompakan dan kekuatan organisasi.
“PJI memiliki kekuatan pada jaringan medianya yang solid. Dengan kesatuan visi dari pusat hingga daerah, organisasi ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak luas bagi masyarakat,” ungkap Budi.
