Istana Negara sendiri, katanya, dipastikan akan bisa fungsional pada akhir Juli. Dengan begitu, menurut Imam, Istana Negara ini nanti bisa dipergunakan untuk upacara kenegaraan 17 Agustus, dan lapangan upacaranya, yang diklaim oleh Imam sudah sepenuhnya rampung, bisa digunakan dan bisa menampung sekitar 8.000 orang.
“Kantor presiden sedang berproses. Memang kalau kita melihat progres-progres yang ada, Juli ini memang bulan yang kita sebut sebagai test and commissioning atau bulan uji coba. Supaya Agustus bersih,” tegasnya.
Lebih jauh, Imam menuturkan bahwa pada bulan uji coba yang paling krusial adalah penyediaan air minum. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang memproses penyediaan air minum yang baru sampai pada tahap pertama, dari tiga tahap yang direncanakan. Menurutnya, tahap tiga ditargetkan akan rampung pada 17 Juli mendatang.
Ketika rampung pada 17 Juli, kata Imam, sistem jaringan air minum ini akan bisa menyuplai air minum kurang lebih 150 liter per detik, jumlah yang memadai untuk upacara 17 Agustus.
Terkait Presiden Jokowi yang batal berkantor di IKN pada Juli ini, Imam menegaskan, pihaknya dari Kementerian PUPR selama ini sudah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan semua infrastruktur utama. Namun, adanya sejumlah kendala di lapangan menjadikan penyelesaiannya tertunda.
“Dari dulu awalnya , untuk air minum misalnya target awal dari teman-teman (Kementerian PUPR), tanggal 18 Juli paling bagus. Kemudian kita mencoba tekan bisa gak sampai 10 Juli, ya kita usahakan. Tetapi rupanya dalam pelaksanannya hujan hampir tidak berhenti. Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning pun mundur juga. Kembali juga ke tanggal 17 juli. Untuk selanjutnya Pak Menteri (PUPR) yang akan melaporkan ke Presiden,” tambahnya.
Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan dengan berbagai kendala yang ada, langkah realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melaksanakan upacara HUT RI ke 79 di IKN yang mana mayoritas pesertanya adalah warga Kalimantan dan bukan dari Jakarta.
