Lebih jauh, Pemprov Jatim juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi sejumlah desa di Ponorogo. Lima desa mendapatkan dana Rp100 juta untuk pemberdayaan BUMDesa, tiga desa menerima Rp100 juta untuk program Desa Berdaya, dan dua desa lainnya menerima Rp249 juta melalui program Jatim Puspa untuk pemberdayaan usaha perempuan.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga menjadi jalan bagi masyarakat Ponorogo untuk keluar dari berbagai kesulitan ekonomi,” pesan Khofifah kepada penerima manfaat.
Sebagai informasi, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 miliar untuk program bansos di Ponorogo sepanjang tahun 2025. Bantuan ini mencakup PKH Plus senilai Rp2,5 miliar untuk 1.276 keluarga, ASPD senilai Rp302 juta untuk 84 jiwa, serta KIP PPKS Jawara sebesar Rp6 juta bagi dua penerima manfaat.
Pada tahap pertama penyaluran triwulanan, total dana yang telah disalurkan mencapai Rp686 juta, terdiri dari Rp612 juta untuk PKH Plus dan Rp74 juta untuk ASPD. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan anggaran Rp160 miliar untuk program bantuan sosial di seluruh wilayah Jawa Timur sepanjang tahun 2025.
