Menurut Joko, rencana pembelian seragam itu menimbulkan keresahan di masyarakat karena menggunakan uang rakyat. Ia menilai DPRD seharusnya lebih bijak dan fokus pada kebutuhan publik, bukan pengeluaran yang dianggap tidak mendesak. “Harus dipikirkan nasib rakyat. Yang jualan saja tidak berani menaikkan harga,” tambahnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sekretariat DPRD Jombang mengalokasikan anggaran sebesar Rp476.250.000 untuk pengadaan pakaian dinas anggota dewan. Anggaran tersebut terbagi dalam empat paket:
- Pakaian sipil harian DPRD senilai Rp187.500.000
- Pakaian sipil resmi DPRD senilai Rp97.500.000
- Pakaian bercirikan khas daerah DPRD senilai Rp97.500.000
- Pakaian harian lengan panjang DPRD senilai Rp93.750.000
Dalam aksi tersebut, massa hanya ditemui oleh perwakilan Sekretariat DPRD karena para anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja. Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, menyatakan pihaknya menerima aspirasi warga dengan terbuka. “Kami tampung semua masukan dan akan diteruskan agar segera mendapat jawaban,” katanya.
