Akan tetapi langkah – langkah dan kebijakan dari orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini sangat ditunggu publik untuk membuka dan transparansi proses ujian yang telah digelar sampai dengan pengumuman hasil ujian calon perangkat terpilih.
Tim Media melihat proses ujian perangkat desa yang digelar di Convention Hall SLG kemarin dapat dilihat dugaan demi dugaan sudah berlangsung.
Dari proses pelaksanaan ujian jelas ini kesalahan dari panitia, kapasitas hall SLG sudah overload, perangkat error yang menjadi alasan tertundanya ujian juga tidak serta merta dapat diterima begitu saja. Hal itu harus diusut dan terbuka siapa pelaksana kegiatan, dalam hal ini kalau panitia desa dan pemerintah desa mau bergerak dan membuka diri bisa mengajukan komplain karena mereka sudah membiayai sewa perangkat komputer yang dipakai peserta untuk ujian dan tidak terpakai.
Tapi yang terjadi malah sebaliknya, panitia desa yang bertanggung jawab pelaksanaan ujian hanya diam dan binggung mau komplain ke siapa. Ini sangat janggal, panitia menyerahkan uang untuk ujian per peserta sebesar 500 ribu untuk biaya kepada siapa, kok bisa mereka tidak tahu harus komplai kemana. Dan pada akhirnya ujian molor dari jadwal, setelah itu baru mereka kecewa menunggu hasil ujian perangkat sampai jam 3 dini hari. Padahal itu sudah menjadi kewajiban untuk menunggu hasil ujian sebagai bahan pelaporan kegiatan pelaksanaan ujian perangkat desa kepada pemerintah desa/kepala desa yang nanti dilaporkan kepada bupati melalui camat.
