-
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): Pemerintah daerah mendorong percepatan dan optimalisasi program ini sebagai instrumen utama untuk mendongkrak taraf hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat nelayan lokal.
-
Penangkapan Ikan Terukur (PIT): Kedua belah pihak menyelaraskan implementasi kebijakan PIT agar perairan Kaltara tetap terjaga produktivitas dan kelestarian stok ikannya secara berkelanjutan.
-
Alih Status Izin Penangkapan Ikan: Pembahasan mendalam terkait proses migrasi perizinan dari otoritas daerah ke sistem terpusat, demi memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi bagi nelayan maupun investor perikanan.
Asri Parigi menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah adalah harga mati agar implementasinya tidak menemui jalan buntu di tingkat operasional.
“Pembahasan ini sangat krusial agar kebijakan yang dirumuskan di pusat benar-benar membumi, selaras dengan kondisi nyata di lapangan, serta mampu memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan berusaha bagi para pelaku sektor perikanan di Kaltara,” ujar Asri kepada MDN.
Di sisi lain, respons positif datang dari pihak KKP. Umar Aris menyatakan komitmen penuh lembaganya untuk membuka ruang dialog dan memfasilitasi berbagai hambatan administratif maupun teknis yang selama ini dihadapi oleh daerah.
Pertemuan yang berjalan dalam suasana cair dan konstruktif ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam melahirkan kebijakan perikanan tangkap yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut Kaltara secara jangka panjang. [MT]
