Sejumlah kalangan menekankan pentingnya LKPJ sebagai instrumen evaluasi. Mereka berharap pembahasan tidak sekadar formalitas administratif, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Kritik juga datang dari masyarakat sipil yang menilai keterbatasan waktu dapat memengaruhi kualitas analisis, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya terealisasi.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Takalar, Habibi, menegaskan pembahasan tetap berjalan meski sempat tertunda karena agenda internal. Ia menyebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dijadwalkan mengikuti pembahasan lanjutan. “Kami optimistis seluruh tahapan bisa diselesaikan sebelum batas waktu,” ujarnya.
