“Salah satu rekomendasi penting dari Ijtima Ulama ini adalah tanggung jawab moral para ulama dan kiai untuk membenahi PBNU. Mereka menghendaki PBNU tetap menjadi lokomotif civil society yang konsisten memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah, mendampingi umat dalam penguatan ekonomi, serta meningkatkan mutu pendidikan,” ujar Maman saat ditemui di lokasi acara, Kamis (23/7/2026).
Menjelang perhelatan Muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, Ijtima Ulama memberikan pesan mendalam agar forum tertinggi organisasi keagamaan tersebut tidak dinodai oleh kepentingan politik pragmatis.
Maman menegaskan, momentum Muktamar Jombang harus dijadikan ajang pembersihan organisasi dari praktik-praktik yang tidak sehat serta tidak hanya memanfaatkan Pengurus Cabang (PC) NU demi kepentingan sesaat.
“Ijtima Ulama meminta agar Muktamar di Jombang besok betul-betul jauh dari praktik transaksional dan tidak sekadar memanfaatkan PC-PC NU. Sebaliknya, muktamar harus melibatkan banyak pihak secara inklusif, memberi ruang bagi generasi muda, serta menonjolkan profesionalisme,” tegasnya.
Ia menambahkan, perhelatan tersebut merupakan kesempatan emas untuk merumuskan kembali peran strategis Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) bagi bangsa Indonesia.
Selain fokus pada tata kelola keorganisasian, Ijtima Ulama PKB juga menyoroti krisis lingkungan hidup yang dinilai kian mengkhawatirkan. Dalam forum tersebut, para kiai secara khusus memberi perhatian pada gagasan “Taubatan Ekologi” yang digagas oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin).
“Banyak masukan dari para kiai, termasuk apa yang ditekankan Gus Muhaimin mengenai ‘Taubatan Ekologi’. Bagaimana kita memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan dan menghentikan praktik pembalakan liar (illegal logging). Ini menjadi isu strategis yang harus dibawa dan diputus dalam Muktamar NU mendatang,” kata Maman.
Mengakhiri keterangannya, Maman menekankan bahwa kualitas kepemimpinan di tubuh PBNU berbanding lurus dengan arah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, sosok yang nantinya memimpin PBNU dituntut memiliki integritas tinggi dan keilmuan yang mumpuni.
“Muktamar NU ke depan harus mampu melahirkan sosok pemimpin yang amanah, profesional, alim, alamah, dan visioner. Bicara soal NU adalah bicara soal Indonesia. Jika kita ingin Indonesia menjadi baik, maka PBNU harus dipimpin oleh figur yang benar-benar paham ke mana arah bangsa ini akan dibawa,” pungkas Maman. [AH]
