Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa digitalisasi transaksi bukan sekadar inovasi, tetapi juga strategi untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Retribusi pasar masih kecil. Kita akan terapkan ETPD di pasar-pasar dengan aplikasi sederhana agar masyarakat bisa bayar non-tunai hanya lewat HP,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati, selaku Ketua Harian TP2DD, menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan segera menerapkan QRIS Tap dalam transaksi PAD maupun belanja daerah.
“Pembayaran non-tunai terbukti sejalan dengan pembangunan lainnya. Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten, dengan angka 83,35,” ungkapnya.
Fenny juga menambahkan bahwa pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo kini menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan menempati posisi keempat nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari fondasi digital yang kuat serta dukungan perbankan lokal.
“Kami memiliki infrastruktur digital yang matang untuk mendukung berbagai jenis transaksi digital,” tutupnya.
Dengan penerapan QRIS Tap, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmen menuju pemerintahan modern yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi. [SWD]
