Bertolak ke Kaltim, Jokowi Mulai Berkantor di IKN?
Jokowi mengklaim sudah mendapatkan banyak komitmen dari investor dalam dan luar negeri yang ingin menanamkan modal dalam mega proyek Pembangunan IKN. Semua komitmen ini, ujarnya, akan diproses lebih lanjut setelah perayaan HUT RI 17 Agustus mendatang.
“Sudah banyak komitmen, 300-an, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Sekarang sudah selesai, nanti baru membuka letter of intent atau letter of interest (LOI) yang sudah masuk. Lalu akan mulai diundang lagi untuk melihat perubahannya atau kecepatannya,” paparnya.
Diwawancarai VOA melalui telepon, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan idealnya membangun sebuah Ibu Kota Negara menggunakan anggaran negara (APBN), bukan dari investor. Ini dikarenakan demi kepentingan negara, sedianya ada hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak umum, termasuk investor.
“Menjual ibu kotanya sejak awal sudah salah. Kalau kita mau kembali lagi bagaimana mau menghidupkan kota, embel-embel ibu kotanya yang harus dihilangkan, biarkan dia tumbuh menjadi sebuah kota modern, konsep terbaru kota yang canggih silahkan dicoba. Itu yang kontradiksi dengan pembangunan kotanya,” ungkap Nirwono.
Ia mencontohkan ibu kota Putra Jaya, Malaysia, yang membutuhkan waktu setidaknya 25 tahun untuk membangunnya.
“Kecuali kita mau mengembangkan kota pendamping atau kota satelit pendukung dari IKN, itu beda. Kalau itu boleh dijual, silahkan misalnya menjadi kota industri, siapa nanti investornya, lalu kota research and development siapa investornya, itu lebih jelas. Tapi IKN yang di kawasan inti pusat pemerintahan tidak boleh diapa-apakan bahkan seharusnya tidak boleh komersial,” katanya.
Dengan kondisi investasi di IKN yang melambat, Nirwono yakin pemerintah selanjutnya (Prabowo-Gibran) akan melakukan evaluasi total terhadap kelanjutan mega proyek tersebut. Turun drastisnya anggaran Kementerian PUPR dalam APBN 2025 mengindikasikan perlambatan pembangunan IKN kelak, tambahnya.
“Jadi dulu. Mereka (Prabowo-Gibran) akan berpikir ulang untuk lanjut atau tidak, bahkan nanti dilihat juga apakah banyak menarik investor atau tidak. Dan ini nanti pasti akan berdampak terhadap reformasi Badan OIKN. Mereka juga terbukti saat ini tidak bisa apa-apa, sekarang saja semuanya dikerjakan oleh Kementerian PUPR akhirnya. Ini juga menjadi catatan evaluasi pemerintahan baru nanti, dan juga terkait dengan nasib ke depan nanti IKN,” paparnya seraya menambahkan sebaiknya pembangunan yang sudah berlangsung ditargetkan untuk membangun kota baru saja, bukan ibu kota negara.
“Itu jauh lebih fleksibel untuk jualan. Kalaupun sudah terbangun Istana itu lebih kepada bentuk bangunan yang bisa dialihfungsikan,” pungkasnya. [Red]#VOA
