Langkah ini penting, mengingat banjir seringkali memperburuk kerentanan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Banjir Bengawan Jero bukan fenomena baru. Setiap tahun, warga di kawasan ini menghadapi ancaman serupa. Pertanyaannya: sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan?
Kelembagaan BPBD dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Namun, publik menuntut lebih dari sekadar respons darurat. Mereka berharap ada strategi jangka panjang berupa:
- Normalisasi aliran sungai dan perbaikan pintu air.
- Pembangunan tanggul dan sistem polder di kawasan rawan.
- Edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan banjir.
- Skema kompensasi ekonomi bagi petani tambak yang kehilangan mata pencaharian.
Luapan Bengawan Jero kali ini kembali menegaskan bahwa banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan solusi kelembagaan. Ribuan rumah dan tambak yang tenggelam adalah alarm keras bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian banjir.
