BOJONEGORO | DN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengandalkan kolaborasi erat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merespons berbagai persoalan sosial daerah di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (5/9/2026).
Nurul mengungkapkan bahwa postur keuangan daerah mengalami penyusutan signifikan. APBD Bojonegoro yang sebelumnya menembus angka Rp8 triliun, kini terkoreksi menjadi sekitar Rp6 triliun pada 2026 dan diproyeksikan kembali turun hingga Rp5 triliun pada 2027.
“Dengan kondisi anggaran yang menurun, kita harus cermat menentukan prioritas pembangunan. Namun, Pemkab Bojonegoro tetap berkomitmen memberikan pelayanan dasar terbaik untuk masyarakat,” tegas Nurul.
Di tengah efisiensi fiskal ini, Pemkab memfokuskan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Salah satu PR krusial yang disoroti adalah keberadaan 5.199 anak tidak sekolah (ATS) di Bojonegoro. Nurul menargetkan minimal 50 persen dari angka tersebut dapat kembali mengakses pendidikan pada 2026 melalui pendampingan pesantren maupun lembaga keagamaan milik pengurus MUI.
Selain sektor pendidikan dan pencegahan kasus sosial seperti HIV/AIDS, Pemkab tetap menjamin layanan kesehatan warga melalui alokasi BPJS Kesehatan sekitar Rp248 miliar, serta pengembangan fasilitas medis RSUD Sosodoro Djatikoesoemo—termasuk peningkatan unit hemodialisis, layanan kemoterapi, jantung terpadu, dan stroke.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran ulama, Nurul juga mendorong agar para pengurus MUI di tingkat kecamatan mendapatkan jaminan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Pengurus MUI Kecamatan adalah garda terdepan yang berkhidmat untuk umat. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro KH. Alamul Huda menyatakan kesiapannya untuk memperkuat keterlibatan ulama dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menjelaskan, MUI telah menyiapkan langkah modernisasi melalui transparansi layanan digital di situs resmi organisasi serta penyusunan buku panduan SOP bagi pengurus kecamatan.
“Buku panduan ini menjadi pedoman operasional agar program pembinaan masyarakat di tingkat bawah berjalan terarah dan terukur,” jelas Kiai Alamul.
Ia menambahkan, keterpaduan antara pemerintah dan ulama menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas Bojonegoro di tengah ketidakpastian ekonomi maupun dinamika politik.
“Apapun tantangan yang dihadapi, mari tingkatkan komitmen bersama untuk menjaga Bojonegoro agar tetap aman, damai, dan sentosa,” tutupnya. [J2]
