PEMALANG | DN – Pemerintah Kabupaten Pemalang menegaskan bahwa penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak akan mengganggu kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Skala prioritas tetap diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur vital.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes, saat membacakan tanggapan eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Kamis (3/9/2026).
Nurkholes menjelaskan bahwa langkah efisiensi anggaran terpaksa diambil akibat penurunan volume pendapatan daerah. Salah satu pemicu utamanya adalah penyusutan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat yang cukup signifikan, yakni berkurang sebesar Rp154,95 miliar—dari semula Rp231,76 miliar menjadi Rp76,81 miliar—di samping target pajak dan retribusi daerah yang belum mencapai batas maksimal.
“Meskipun terjadi penurunan pendapatan, penyesuaian pada postur belanja daerah kami pastikan tidak menekan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Nurkholes di hadapan jajaran legislatif.
Guna menutupi celah fiskal tersebut, Pemkab Pemalang memfokuskan strategi pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah konkret yang disiapkan meliputi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, pemanfaatan sistem layanan elektronik, optimalisasi aset-aset daerah, hingga memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Di sektor belanja modal, efisiensi dilakukan dengan merealokasi anggaran jaringan, jalan, dan irigasi ke program-program yang lebih mendesak. Beberapa di antaranya meliputi pengadaan lahan UPJI I Kecamatan Watukumpul, pembangunan Puskesmas Jebed, dukungan program Sekolah Rakyat, pengadaan alat kebinamargaan, serta pemeliharaan rutin infrastruktur.
Sementara itu, program strategis pada sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap berjalan penuh. Pemkab Pemalang berkomitmen menuntaskan penanganan anak tidak sekolah, memacu mutu pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, mengendalikan penyakit menular, membenahi gizi masyarakat, serta memperbaiki sanitasi lingkungan.
Penyesuaian anggaran ini diharapkan dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif bersama DPRD Kabupaten Pemalang demi memastikan APBD Perubahan 2026 benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. [SIS]
