SIDOARJO | DN – Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus berpacu dengan waktu untuk mengatasi luberan lumpur di titik P10D, kawasan Porong, Sidoarjo. Kebocoran yang terjadi sejak Jumat (10/7) lalu ini memicu kekhawatiran serius karena lokasinya yang sangat dekat dengan jalur vital logistik, yakni rel kereta api dan jalan raya Porong.
Kondisi darurat akibat amblesnya tanah (subsidens) di sekitar tanggul sisi utara dan barat pusat semburan tersebut mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat meninjau lokasi pada Selasa (14/7). Kedatangan legislator senayan ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, serta jajaran petinggi PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU.
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menegaskan agar PPLS segera merumuskan langkah konkret dan tidak menunda penanganan. Langkah cepat ini dinilai krusial demi mengantisipasi dampak buruk yang bisa mengancam keselamatan warga dan melumpuhkan transportasi publik.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar wargaku selamat. Warga yang tertimpa bencana 20 tahun kemarin saja (urusannya) belum selesai, jangan sampai terulang kembali. Keselamatan masyarakat Sidoarjo harus menjadi prioritas utama,” tegas Mimik Idayana di lokasi peninjauan.
Mimik menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap berkomitmen penuh untuk bersinergi dan mengawal proses mitigasi ini bersama Kementerian PU dan DPR RI. Pihaknya tidak ingin masyarakat kembali dibayangi trauma kolektif akibat semburan lumpur dua dekade silam.
Senada dengan Wabup, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengingatkan bahwa kelalaian dalam penanganan titik rawan ini taruhannya bukan hanya keselamatan warga, melainkan juga stabilitas ekonomi Jawa Timur dan nasional.
“Jika tidak segera ditanggulangi, dampaknya bisa menghambat transportasi publik serta distribusi logistik karena ini merupakan jalur nasional. Saya meminta keseriusan dalam mempercepat pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong serta memperkuat seluruh dinding tanggul,” ujar BHS.
BHS juga mendesak Pemkab Sidoarjo untuk segera merealisasikan early warning system (sistem peringatan dini) di kawasan terdampak. Keberadaan sistem ini dianggap vital agar ratusan ribu warga yang bermukim di sekitar tanggul dapat melakukan evakuasi secara mandiri dan cepat jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto, membenarkan terjadinya penurunan tanah (subsidens) secara berkala di area tersebut. Berdasarkan data pengukuran berkala, penurunan tinggi tanggul rata-rata mencapai 0,5 meter per tahun akibat kondisi geologi Sidoarjo yang merupakan daerah endapan sedimen berdaya dukung tanah rendah, ditambah adanya pengaruh aktivitas Sesar Siring dan Sesar Watukosek.
“Dari total 11 kilometer tanggul, titik P10D di sisi barat memang termasuk yang paling rawan dan tidak stabil dibandingkan sisi selatan. Saat ini kami sedang melakukan peninggian darurat setinggi 1 meter hingga 0,7 meter menggunakan alat berat, sembari menghitung ulang elevasi yang aman untuk timbunan tanggul baru yang permanen,” jelas Arif.
Meski terjadi rembesan dan penurunan tanah, Arif memastikan bahwa pasokan volume semburan dari pusat utama tidak mengalami peningkatan. Jika dibandingkan 20 tahun lalu yang mencapai 100.000 hingga 120.000 meter kubik per detik, saat ini volume semburan kumulatif berkisar antara 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari. [SWD]
