TARAKAN | MDN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah kendala krusial dalam pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK, Tarakan. Hal tersebut disampaikan usai agenda monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan jajaran legislatif di rumah sakit tersebut pada Kamis (9/7/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengungkapkan bahwa fokus utama perbaikan yang mendesak adalah pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) medis serta kelengkapan sarana prasarana penunjang. Menurutnya, saat ini RSUD dr. H. Jusuf SK masih mengalami kekurangan dokter konsultan.
“Persoalan utama yang kami temukan adalah SDM. Masih ada beberapa dokter konsultan yang belum tersedia. Langkah yang diambil rumah sakit dengan menyekolahkan dokter agar menjadi spesialis maupun subspesialis adalah langkah tepat yang harus terus didorong,” ujar Supa’ad.
Selain masalah SDM, Komisi IV menyoroti kebutuhan mendesak pembangunan bunker sebagai fasilitas pendukung layanan radioterapi dan kedokteran nuklir. Supa’ad menegaskan, bunker tersebut merupakan syarat mutlak agar bantuan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat disalurkan ke RSUD dr. H. Jusuf SK.
“Jika bunker belum tersedia, bantuan alat kesehatan dari pusat tidak bisa direalisasikan. Ini krusial bagi pengembangan layanan rumah sakit ke depan,” tambahnya. Ia mendorong koordinasi intensif antara pihak rumah sakit dengan Pemerintah Provinsi Kaltara, termasuk opsi percepatan pengadaan melalui e-katalog konstruksi jika mekanisme lelang terkendala waktu.
Sinkronisasi Layanan BPJS Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kaltara juga menyoroti kendala pada sistem penjaminan pasien BPJS Kesehatan, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Supa’ad mengusulkan agar BPJS Kesehatan menempatkan petugas administrasi secara khusus di rumah sakit.
“Dokter jangan sampai disibukkan dengan urusan administrasi. Tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan medis. Dengan adanya petugas administrasi dari BPJS, dokter bisa lebih fokus menangani pasien,” tegasnya.
Terkait kendala teknis seperti kerusakan alat CT Scan, pihak rumah sakit berkomitmen untuk melakukan perbaikan segera. Supa’ad mengingatkan bahwa pemeliharaan alat kesehatan merupakan prioritas mengingat tingginya biaya pengadaan dan perbaikan.
Menutup keterangannya, Supa’ad mengakui adanya tantangan ruang fiskal daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BLUD, APBD, dan bantuan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara bertahap bagi masyarakat Kaltara. [MT]
