MOJOKERTO | DN – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mojokerto berlangsung dinamis dan sempat diwarnai ketegangan, Senin (22/6/2026).
Demonstrasi yang membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah itu dimulai dari Terminal Kertajaya Mojokerto sebelum massa bergerak menuju kantor DPRD Kota Mojokerto.
Dalam perjalanan, para mahasiswa sempat melakukan aksi blokade di Jalan Nasional Mojokerto–Jombang, tepatnya di kawasan Simpang Lima Kenanten. Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas dari lima arah mengalami kemacetan dan menarik perhatian masyarakat yang melintas.
Setibanya di kantor DPRD Kota Mojokerto, massa aksi berupaya memasuki area gedung dewan. Situasi sempat memanas ketika mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga di gerbang terlibat aksi saling dorong.
Ketegangan mulai mereda setelah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Eri Purwanti, keluar menemui massa dan membuka ruang dialog secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Usai menyampaikan tuntutan di DPRD Kota Mojokerto, massa melanjutkan aksi menuju kantor DPRD Kabupaten Mojokerto dan tiba sekitar pukul 18.00 WIB.
Di lokasi kedua ini, mahasiswa awalnya diperkenankan masuk ke halaman kantor DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan aspirasi. Namun suasana kembali memanas ketika massa meminta agar dialog dipindahkan ke dalam ruang gedung dewan.
Permintaan tersebut tidak disetujui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto. Di tengah proses negosiasi yang berlangsung cukup alot, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Aini Zuroh, terlihat bersimpuh di hadapan massa sembari memohon agar dialog tetap dilakukan di halaman kantor.
Momen tersebut menjadi perhatian para peserta aksi maupun aparat keamanan yang berjaga. Perdebatan sempat berlangsung antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPRD. Situasi juga sempat memicu ketegangan setelah adanya dugaan tindakan salah satu petugas yang memancing protes dari massa.
Meski demikian, kondisi tetap dapat dikendalikan. Salah satu koordinator aksi mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Setelah melalui serangkaian negosiasi, mahasiswa dan pimpinan DPRD akhirnya mencapai kesepakatan untuk menggelar dialog terbuka di halaman kantor DPRD Kabupaten Mojokerto.
Ketua PMII Mojokerto, Muhammad Nur Fadillah, menjelaskan bahwa mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, sejumlah program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Eri Purwanti, menyatakan pihaknya menerima delapan poin tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Mojokerto. Aspirasi tersebut, kata dia, akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan.
“Kami menerima dan akan meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Pada prinsipnya, berbagai kebijakan yang menjadi perhatian publik perlu dikaji dan dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung hingga malam hari tersebut akhirnya berakhir dalam kondisi kondusif dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus membuka ruang komunikasi dan dialog terkait berbagai kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat. [STS]
